Kaskus Error ??????

Kaskus Ganti Domain

 

http://www.kaskus.co.id/

Diklat Sejuta PNS Harus Jalan, Tak Ada Dana Bukan Alasan

Written by prayogo Tuesday, 01 May 2012 01:56

BANTEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, diklat sejuta PNS harus dilaksanakan dalam dua tahun ini. Jangan beralasan uangnya tak ada, karena bukan itu alasannya, tetapi karena kita kurang memberikan perhatian pada pendidikan PNS.

Hal itu dikatakannya ketika membuka diklat analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi PNS se Provinsi Banten, di Badan Diklat Provinsi Banten, di Pandeglang, Senin (30/04). “Kita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, yang semestinya bisa dipotong,” ujarnya. Saat ini, lanjut Menteri, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp18 triliun. Sementara untuk dilkat hanya dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun “Masa ada yang bilang tak ada uang,” sergahnya.

Azwar Abubakar menganalogikan hal tersebut dengan sebuah keluarga, yang asyik berdarma wisata setiap bulan. Hari ini ke Merak, besok ke Ancol, dan seterusnya. Tapi anaknya tidak  sekolah. “Keluarga apa ini, kalau bukan keluarga biadab. Cukuplah dua kali dalam setahun, gunakan dana untuk sekolah anaknya,” tambah Menteri.

Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta PNS, baru-baru ini Menteri mengadakan rapat dengan LAN dan jajarananya, Badan Diklat Kementerian/Lembaga, serta Badan Diklat Provinsi yang ada di seluruh Indonnesia untuk membuat diklat terpadu. Berdasarkan perhitungan LAN, kapasitas terpasang penyelenggara diklat terpadu itu mencapai 33 ribu setiap angkatan. Kalau dibuat setahun dua puluh kali, maka setiap tahun bisa dilaksanakan diklat bagi 660 ribu PNS, atau minimal 500 ribu. “Jadi untuk diklat sejuta PNS diperlukan waktu dua tahun,” tambahnya.

Untuk mendukung terealisasinya program tersebut, Azwar menilai Badan Diklat, seperti halnya Badan Diklat Provinsi Banten ini akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan profesionalisme PNS. Saya minta LAN, kasih angka kemmpuan nasional terpasang diklat. Hasilnya, 33 ribu per tahun. Kalau setahun bisa 20 kali, bisa 660 ribu, taruhlah 500 ribu oper tahun. Jadi kalau butuh melatyih sejuta PNS, perlu dua tahun.

Terkait dengan rencana rekruitmen CPNS tahun 2012 ini, Menteri PAN dan RB mengatakan akan menerima sekitar 130 ribu CPNS, yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler. Namun disayangkan, untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20 ribu formasi yang duiajukan oleh K/L maupun pemda.

Hal itu merupakan dampak dari kebijakan moratorim CPNS, yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus berdasarkan anjab dan ABK. Ternyata, hanya sedikit instansi yang telah melakukannya dengan benar, selain karena alas an banyaknya daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD.

Untuk itu, Menteri menekankan pentingnya analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah. “Dalam meminta formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu merupakan penyebab jumlah  pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara yang tak dibutuhkan berlebih,” tambahnya.

Menurut menteri Azwar Abubakar, saat ini sudah terdidik 3.200 orang analis jabatan. Posisi ini juga akan dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200.

Dari hasil anjab dan ABK, maka diharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja. Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung ajwab terhadap terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Jadi, setiap satu orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya.

Pasalnya, PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari uang rakyat, dia juga punya data, dan punya kewenangan. “Inilah pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi juga harus melayani, baik masyarakat maupun dunia usaha, yang memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru,” tambahnya.

Sebagai gambaran, kalau Dinas PU membangun jalan masuk pedesaan, tentu maksudnya untuk membuka akses sehingga memudahkan desa itu membawa barang keluar masuk desa agar produk pedesaan itu bisa terjual. Membangun slauran irigasi, selain membuka lapangan kerja secara padat karya, juga bermanfaat dalam pengembangan pertanian.

Namun di beberapa daerah, masih saja ditemui kesulitan yang dialami oleh lulusan STM yang akan membukan bengkel tetapi susahnya setengah mati. Orang yang mau berdagang, membuka took saja susah, harus bikin HO, Amdal, dan banyak sekali yang harus diurus. Kenapa tidak cukup satu saja. “Semua ini  membutuhkan birokrat yang bersih kompeten dan melayani,” tambahnya.

Ditambahkan, pasca moratorium, sekarang sudah mulai ada harapan untuk berubah. Birokrasi, sebagian sudah merasa menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak ada artinya. Reformasi birokrasi ini ibarat membangun sebuah istana, yang dilakukan bersama-sama. “Bukan sekadar menjadi tukang batu yang mencari nafkah dari upah kerjanya. Kita semua ini menjadi bangian dari pembangunan istana ini yang bersih, kompeten dan melayani,” ucapnya.

Ditambahkan juga bahwa saat ini kesejahteraan PNS sudah sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih pukul rata. Yang punya pekerjaan besar dengan yang kecil, yang rajin dan yang malas  sama saja. Dalam RB, remunerasinya tahap pertama sama, 30 - 40 persen, untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Banten  H. Muhadi mengatakan, Banten, baru berumur sekitar 12 tahun, sedang giat-giatnya mendekatkan dengan cita-cita para pendiri Prov Banten. Terkait dengan reformasi birokrasi, pihaknya sedang melakukan penataan kelembagaan, yang terkait juga dengan jabatan apa saja yang dibutuhkan, berapa staf yang diperlukan, agar tidak gendut, tetapi pejabatnya memiliki efisiensi tinggi.

Dari 9 program percepatan reformasi birokrasi kemenetrian PAN dan RB, lanjut Muhadi, mengenai organisasi, dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPRD untuk perbaiki struktur organisasi. Untuk peningkatan kemapuan pegawai, antara lain dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan formal, sehingga banyak sekali pegawai Pemprov Banten yang yang kuliah lagi.

Kepala Badan Diklat Provinsi Banten  E. Kosasih Samanhudi, mengatakan Badan diklat yang dipimpinnya memang baru mendapatkan akreditisasi tertinggi untuk meneyelenggarakan diklatpim III. Namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), agar Badan Diklat Provinsi Banten bisa dijadikan lokasi untuk diklatpim II. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Last Updated (Tuesday, 01 May 2012 02:43)

 

 Inspektorat Harus Jamin Kenyamanan PNS Berkarir

Surabaya-HUMAS BKN, terkait regulasi kepegawaian dan kasus di bidang kepegawaian  tidak semua dapat ditafsirkan dan tertangani dengan tuntas oleh para pengelola kepegawaian. Dengan alasan tersebut, Direktorat Pengendalian Kepegawaian II BKN (Dit. Dalpeg II) menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kebijakan kepegawaian, Kamis (3-5/5) di Hotel Novotel Surabaya. Bimtek yang bertema “Tegakkan Norma, Standar dan Prosedur untuk Mewujudkan PNS yang Profesional dan Sejahtera” tersebut dihadiri oleh para Inspektur Daerah se-wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarmasin dan Kanreg IX BKN Jayapura. Hadir dalam pembukaan Bimtek tersebut Deputi Bidang Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi, Direktur Pengendalian II Sujarwo, Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin I Nengah Priadi dan Kepala Kanreg IX BKN Sumaryono.

Deputi Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi

Saat membuka Bimtek, Bambang Chrisnadi menyampaikan bahwa cara pandang Inspektur terhadap pemeriksaan aspek kelembagaan, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) saja perlu dirubah. Menurut Bambang Chrisnadi, praktik pengawasan Inspektorat yang selama ini terjadi hanya lebih fokus pada keuangan dan aset saja. Padahal menurut Bambang Chrisnadi aspek personil SDM juga harus ditingkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan. Lebih jauh Bambang Chrisnadi menyesalkan adanya beberapa penyimpangan di bidang SDM PNS.

Berpendapat: Peserta Bimtek memperdalam pengayaan pengetahuan dengan berdiskusi

Beberapa penyimpangan tersebut menurut Bambang Chrisnadi diantaranya penyimpangan di bidang jabatan. “Banyaknya keluhan dari PNS dalam berkarir dari salah satu daerah di negara Alengka Diradja (mengibaratkan salah satu daerah-red) misalnya, pengembangan karir berdasarkan balas jasa dan balas dendam,” jelas Bambang Chrisnadi.  Oleh sebab itu, Bambang Chrisnadi mengharapkan para Inspektur daerah untuk turut mengawasi penegakan norma, standar dan prosedur di bidang kepegawaian. “Sehingga situasi kondusif akan memberikan rasa aman terhadap PNS dalam berkarir,” tegas Bambang Chrisnadi, “Dalam proses politik, politisi tidak berpolitisasi terhadap PNS,” imbuhnya.

Sementara itu, saat menutup Bimtek Sujarwo mengharapkan agar para Inspektur tetap menjalin link dengan BKN serta memahami dan mensosialisasikan materi yang sudah diperoleh. Menyinggung soal Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Sujarwo menambahkan bahwa jumlah formasi untuk Jafung  Auditor Kepegawaian untuk Provinsi  sebanyak 5 orang dan 3 orang untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Direktur Pengendalian II Sujarwo (kiri) didampingi Kasubdit Dalpeg II/A Suparman menutup Bimtek kepegawaian, Sabtu (5/5).

Kasubdit Dalpeg II/A Suparman selaku ketua penyelenggara Bimtek menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan Bimtek tersebut adalah untuk mewujudkan kesamaan visi, misi dan stratejik terhadap PNS yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian dalam pengertian pengembangan profesionalisme dan karir pegawai dalam rangka peningkatan kinerja dan kemampuan. Dari 68 unit Inspektorat yang diundang, Bimtek tersebut dihadiri oleh 74 pejabat pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Mereka berasal dari daerah Kalimantan Selatan (Kalsel), Kaltim, Kalteng, Papua dan  Papua Barat. Kakanreg BKN VIII dan IX BKN dihadirkan sebagai narasumber membahas kasus-kasus regulasi kepegawain terkini. (bal)

Permendagri 34 Tahun 2012

Download Permendagri 34 Tahun 2012 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN  2012

TENTANG

                                                                           

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.    bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil; b.   bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti; c.    bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
Mengingat	:	1.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.   Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3.   Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat   Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193); 4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.     Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2.     Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

3.     Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA yang sederajat dan atau D III yang sederajat dan atau Sarjana (S1)  yang sederajat dan atau Magister (S2) atau ijazah Spesialis I  dan atau Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

4.     Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ljazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.

5.     Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi  swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

6.     Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diplomat dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.

7.     SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

8.     Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.

9.     Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

10.  Satuan Kerja adalah pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang di pimpin oleh pejabat eselon I.                                   

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka  pengembangan karir dapat diberikan izin belajar.

Pasal 3

      Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan izin belajar kepada PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

(1)   Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat didelegasikan kepada Sekretaris Satuan Kerja dan Kepala Biro Kepegawaian untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan IPDN.

(2)   Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

(3)   Pemberian izin belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB II

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 5

Persyaratan pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.     berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bukan Calon Pegawai Negeri Sipil

b.     setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

c.      pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional;

d.     bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas;

e.      biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

f.       pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari; dan

g.     tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.

Pasal 6

Pemberian Izin Belajar kepada PNS melalui prosedur:

a.     PNS mengajukan permohonan izin belajar kepada Sekretaris Satuan Kerja dan/atau Kepala Biro Kepegawaian disertai persyaratan yang telah ditentukan;

b.     pengajuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum PNS mendaftarkan diri sebagai pelajar;

c.      Sekretaris Satuan Kerja dan atau Kepala Biro Kepegawaian menandatangi izin belajar berdasarkan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d.     Sekretaris Satuan Kerja dan atau Kepala Biro Kepegawaian menandatangi izin belajar sebagaimana dimaksud pada hurud c, dengan didasari pada kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada Satuan Kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh;

e.      Izin belajar yang ditandatangi oleh Sekretaris Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

PNS yang memperoleh izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PNS yang memperoleh lzin Belajar memiliki kewajiban:

a.     melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta  jabatan pada unit kerja tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;

b.     mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang  berlaku; dan

c.      melaporkan kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing setelah menyelesaikan pendidikannya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 9

(1)   PNS yang telah menyelesaikan pendidikan ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dengan ijazah

a.     SLTA dan yang sederajat;

b.     Diploma dan yang sederajat;

c.      Sarjana dan yang sederajat; dan

d.     Magister (strata 2) atau Spesialis

Pasal 10

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan:

a.     memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;

b.     setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

c.      lulus ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah; dan

d.     persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu:

a.     Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

b.     Diploma II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang juru tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

c.      Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru Tingkat I (I/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

d.     PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D III dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

e.      Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi  PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

f.        Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan

g.     Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.   

Pasal 12

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a.     ujian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan  ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);

b.     ujian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);

c.      ujian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a); dan

d.     ujian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

Pasal 13

Persyaratan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:

a.    fotocopy ijazah yang akan disesuaikan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b.   fotocopy izin belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c.    laporan akhir atau skripsi;

d.   surat keputusan pangkat terakhir; dan

e.    daftar riwayat pekerjaan.

Pasal 14

(1)   Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2)   Sekretaris Jenderal melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 15

(1)   Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diselenggarakan 1 (satu) tahun anggaran.

(2)   Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     penyesuaian ijazah tingkat I meliputi:

1.   Pengetahuan Umum; dan

2.   Pengetahuan Substantif.

b.     penyesuaian ijazah tingkat II meliputi:

1.   Pengetahuan Umum;

2.   Pengetahuan Substantif; dan

3.   Pengetahuan Perkantoran.

c.        penyesuaian ijazah tingkat III dan IV meliputi:

1.   Pengetahuan Umum;

2.   Pengetahuan Substantif;

3.   Bahasa Inggris; dan

4.   Karya Tulis.

Pasal 16

(1)   Peserta ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.

(2)   Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 17

Segala biaya pelaksanaan  ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

(1)   PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS masih berkedudukan sebagai mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus melapor pada pimpinan Unit Kerja.

(2)   Sekretaris Satuan Kerja dan atau Kepala Biro Kepegawaian dapat memberikan izin belajar setelah CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus  PNS dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

(1)   PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan atau D III yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dapat mencantumkan  gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda (III/a).

(2)   PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda TK.I (III/b).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

      Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2012

               

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

                ttd

               GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

              REPUBLIK INDONESIA,

                               ttd

                  AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 447

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690824 199903 1 001