Diklat Sejuta PNS Harus Jalan, Tak Ada Dana Bukan Alasan
Written by prayogo
Tuesday, 01 May 2012 01:56
BANTEN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, untuk mewujudkan
birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, diklat sejuta PNS harus
dilaksanakan dalam dua tahun ini. Jangan beralasan uangnya tak ada,
karena bukan itu alasannya, tetapi karena kita kurang memberikan
perhatian pada pendidikan PNS.
Hal
itu dikatakannya ketika membuka diklat analisis jabatan dan analisis
beban kerja bagi PNS se Provinsi Banten, di Badan Diklat Provinsi
Banten, di Pandeglang, Senin (30/04). “Kita terlalu banyak uang untuk
perjalanan dinas, yang semestinya bisa dipotong,” ujarnya. Saat ini,
lanjut Menteri, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp18 triliun.
Sementara untuk dilkat hanya dibutuhkan sekitar Rp 2,5 triliun “Masa ada
yang bilang tak ada uang,” sergahnya.
Azwar Abubakar menganalogikan hal
tersebut dengan sebuah keluarga, yang asyik berdarma wisata setiap
bulan. Hari ini ke Merak, besok ke Ancol, dan seterusnya. Tapi anaknya
tidak sekolah. “Keluarga apa ini, kalau bukan keluarga biadab. Cukuplah
dua kali dalam setahun, gunakan dana untuk sekolah anaknya,” tambah
Menteri.
Terkait dengan pelaksanaan diklat sejuta
PNS, baru-baru ini Menteri mengadakan rapat dengan LAN dan jajarananya,
Badan Diklat Kementerian/Lembaga, serta Badan Diklat Provinsi yang ada
di seluruh Indonnesia untuk membuat diklat terpadu. Berdasarkan
perhitungan LAN, kapasitas terpasang penyelenggara diklat terpadu itu
mencapai 33 ribu setiap angkatan. Kalau dibuat setahun dua puluh kali,
maka setiap tahun bisa dilaksanakan diklat bagi 660 ribu PNS, atau
minimal 500 ribu. “Jadi untuk diklat sejuta PNS diperlukan waktu dua
tahun,” tambahnya.
Untuk mendukung terealisasinya program
tersebut, Azwar menilai Badan Diklat, seperti halnya Badan Diklat
Provinsi Banten ini akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan
profesionalisme PNS. Saya minta LAN, kasih angka kemmpuan nasional
terpasang diklat. Hasilnya, 33 ribu per tahun. Kalau setahun bisa 20
kali, bisa 660 ribu, taruhlah 500 ribu oper tahun. Jadi kalau butuh
melatyih sejuta PNS, perlu dua tahun.
Terkait dengan rencana rekruitmen CPNS
tahun 2012 ini, Menteri PAN dan RB mengatakan akan menerima sekitar 130
ribu CPNS, yang terdiri dari honorer kategori 1 dan dari jalur reguler.
Namun disayangkan, untuk jalur regular, saat ini baru ada sekitar 20
ribu formasi yang duiajukan oleh K/L maupun pemda.
Hal itu merupakan dampak dari kebijakan
moratorim CPNS, yang mengamanatkan setiap pengajuan formasi CPNS harus
berdasarkan anjab dan ABK. Ternyata, hanya sedikit instansi yang telah
melakukannya dengan benar, selain karena alas an banyaknya daerah yang
belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD.
Untuk itu, Menteri menekankan pentingnya
analisa jabatan bagi PNS di setiap instansi pemerintah. “Dalam meminta
formasi, mulailah dengan analisis jabatan, bukan dengan alasan tidak ada
orang, kemudian memasukkan orang tanpa seleksi yang terukur. Hal itu
merupakan penyebab jumlah pegawai yang dibutuhkan kurang, sementara
yang tak dibutuhkan berlebih,” tambahnya.
Menurut menteri Azwar Abubakar, saat ini
sudah terdidik 3.200 orang analis jabatan. Posisi ini juga akan
dijadikan jabatan fungsional, menambah 114 jabatan fungsional yang sudah
ada, dari jumlah jabatan fungsional yang diharapkan sebanyak 200.
Dari hasil anjab dan ABK, maka
diharapkan PNS ke depan benar-benar orang yang mumpuni. Pasalnya, PNS
nantinya harus orang yang mampu menjembatani terbukanya lapangan kerja.
Birokrat merupakan orang yang paling bertanggung ajwab terhadap
terbukanya lapangan kerja. Pasalnya, dari 3 juta pencari kerja setiap
tahun, hanya sekitar 100 ribu yang bisa menjadi PNS. Jadi, setiap satu
orang PNS harus mengurus 29 pencari kerja lainnya.
Pasalnya,
PNS merupakan orang yang paling pintar, yang paling banyak dibayar dari
uang rakyat, dia juga punya data, dan punya kewenangan. “Inilah
pentingnya mewujudkan PNS yang tidak saja bersih dan kompeten, tetapi
juga harus melayani, baik masyarakat maupun dunia usaha, yang
memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru,” tambahnya.
Sebagai gambaran, kalau Dinas PU
membangun jalan masuk pedesaan, tentu maksudnya untuk membuka akses
sehingga memudahkan desa itu membawa barang keluar masuk desa agar
produk pedesaan itu bisa terjual. Membangun slauran irigasi, selain
membuka lapangan kerja secara padat karya, juga bermanfaat dalam
pengembangan pertanian.
Namun di beberapa daerah, masih saja
ditemui kesulitan yang dialami oleh lulusan STM yang akan membukan
bengkel tetapi susahnya setengah mati. Orang yang mau berdagang, membuka
took saja susah, harus bikin HO, Amdal, dan banyak sekali yang harus
diurus. Kenapa tidak cukup satu saja. “Semua ini membutuhkan birokrat
yang bersih kompeten dan melayani,” tambahnya.
Ditambahkan, pasca moratorium, sekarang
sudah mulai ada harapan untuk berubah. Birokrasi, sebagian sudah merasa
menjadi bagian dari perubahan itu. Kalau hanya ikut-ikutan saja, tidak
ada artinya. Reformasi birokrasi ini ibarat membangun sebuah istana,
yang dilakukan bersama-sama. “Bukan sekadar menjadi tukang batu yang
mencari nafkah dari upah kerjanya. Kita semua ini menjadi bangian dari
pembangunan istana ini yang bersih, kompeten dan melayani,” ucapnya.
Ditambahkan juga bahwa saat ini
kesejahteraan PNS sudah sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih
pukul rata. Yang punya pekerjaan besar dengan yang kecil, yang rajin dan
yang malas sama saja. Dalam RB, remunerasinya tahap pertama sama, 30 -
40 persen, untuk lanjutannya, harus sesuai kinerja masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi
Banten H. Muhadi mengatakan, Banten, baru berumur sekitar 12 tahun,
sedang giat-giatnya mendekatkan dengan cita-cita para pendiri Prov
Banten. Terkait dengan reformasi birokrasi, pihaknya sedang melakukan
penataan kelembagaan, yang terkait juga dengan jabatan apa saja yang
dibutuhkan, berapa staf yang diperlukan, agar tidak gendut, tetapi
pejabatnya memiliki efisiensi tinggi.
Dari 9 program percepatan reformasi
birokrasi kemenetrian PAN dan RB, lanjut Muhadi, mengenai organisasi,
dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPRD untuk perbaiki struktur
organisasi. Untuk peningkatan kemapuan pegawai, antara lain dilakukan
dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk
mengikuti pendidikan formal, sehingga banyak sekali pegawai Pemprov
Banten yang yang kuliah lagi.
Kepala Badan Diklat Provinsi Banten E.
Kosasih Samanhudi, mengatakan Badan diklat yang dipimpinnya memang baru
mendapatkan akreditisasi tertinggi untuk meneyelenggarakan diklatpim
III. Namun pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi
Negara (LAN), agar Badan Diklat Provinsi Banten bisa dijadikan lokasi
untuk diklatpim II. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
Last Updated (Tuesday, 01 May 2012 02:43)